Akhirnya, Komisi X DPR menyetujui pelaksanaan Kurikulum 2013 yang akan dimulai pada 15 Juli 2013. Hasil ini didapat setelah Komisi X melakukan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh dan mendengar pandangan mini fraksi atas kurikulum yang direncanakan menghabiskan dana sebesar Rp. 829.427.325.000 itu.

"Setelah mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi, Komisi Xmenyepakati soal implementasi serta anggaran Kurikulum 2013, dengan komposisi 6 fraksi setuju, dan 3 fraksi masih keberatan,” jelas Ketua Komisi X Agus Hermanto ketika raker di Gedung Nusantara I, Senin (27/5) malam.

Fraksi yang menyetujui untuk segera dilaksanakan Kurikulum 2013 adalah F-PD, F-PG, F-PDIP, F-PKB, F-Gerindra, F-Hanura. Sementara itu, fraksi yang menolak F-PKS dan F-PPP, sementara itu F-PAN menyetujui hanya untuk dilakukan uji coba (piloting).

Pandangan mini F-PD yang disampaikan oleh Jefirstson R Riwu Kore menyetujui implementasi dan anggaran kurikulum, dan menyarankan agar dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan.

"Sehubungan masih adanya perdebatan konten kurikulum, F-PD menyerahkan pada pemerintah. F-PD juga menyetujui anggaran sebesar Rp 829 milyar. Kami juga menyarankan implementasi sesuai jadwal, yaitu pada Juli 2013, termasuk persiapan harus dipersiapkan secara maksimal," papar Jefirstson.

Sedangkan, F-PDIP meminta perlu adanya pengawasan yang sungguh-sungguh dari seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan Kurikulum 2013. Selain itu, F-PDIP juga berharap agar Kurikulum 2013 dapat mengembangkan potensi peserta didik, sehingga lulusan yang dhasilkan dapat bersaing dengan negara lain, dan mengedepankan budi pekerti.

 Sementara itu, sebagai fraksi yang menolak pelaksanaan Kutikulum 2013, F-PKS menilai kurikulum baru ini dinilai belum siap diimplementasikan. Termasuk pelatihan guru yang terkesan dipaksakan.

"Manajemen kurikulum tidak matang, ada perubahan anggaran, koordinasi dalam anggaran perlu lebih dipersiapkan. Pelatihan guru saat ini juga terkesan dipaksakan. Persiapan buku tidak sesuai prosedur. Standar isi buku belum ada, tapi ternyata proses pengadaan buku sudah dilakukan. Bagaimana mencetak buku tetapi belum ada isinya?" tanya Anggota Komisi X Raihan Iskandar yang mewakili F-PKS menyampaikan pandangan mini fraksinya.

Dengan disetujui oleh DPR, Kemendikbud siap mengimplementasikan pada 15 Juli 2013 di 6.325 sekolah yang ada di Indonesia. Anggaran yang diajukan sebesar Rp. 829.427.325.000 dan telah disetujui oleh DPR.

Awalnya, anggaran yang diusulkan Kemdikbud dan disepakati oleh Komisi X sebesar Rp 1.153.240.976.000. Namun, setelah dilakukan evaluasi mendalamdan hasil audit BPKP, anggaran Kurikulum 2013 hanya membutuhkanRp. 829.427.325.000, sehinggamasih ada sisa dana sebesar Rp 323.813.651.000.Alokasi dana sisa itu akan dibahas lebih lanjut dalam waktu dekat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menanggapi persetujuan dari Komisi X, M. Nuh menyatakan akan segera mempercepat proses persiapan Kurikulum 2013 dengan segera melakukan pelatihan guru dan persiapan dokumen lainnya.

"Kami memberi penghargaan dan terimakasih sebagai bagian demokrasi. Kami menghargai catatan yang diberikan oleh fraksi. Intinya kami bersyukur meski dengan keterbatasan, Kurikulum 2013 bisa disetujui," tutup Nuh.(sf)